AKSES BANTUAN HUKUM SECARA BERKEADILAN
STRUKTUR PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT POSBAKUM PRANAJA
PERIODE 2021-2031
DEWAN PEMBINAN DAN PENASIHAT
Ketua
Adv. Supriadi.S.H.C.ME
Sekretaris
Akbar
DEWAN PENGURUS PIMPINAN NASIONAL
Presiden
Ofi Sasmita.S.SI.C.PSP
Vice Presiden
Muhammad Hasbar Nur Marannu.S.H.C.PSP
Sekretaris Umum
Tiksan
Bendahara Umum
Nurhasni.S.H
Koordinator Bidang-Bidang
Kordinator Bidang Bantuan Hukum
Ketua
Rowy Ilmi Yudisio.S.H.C.PSP
Anggota
Sirajuddin,S.H
Siti Hamrawati
Muhammad Ifdal Pratama
Koordinator Bidan Pelayanan bantuan Hukum
Ketua
Anita Maharani.S.H.C.PSP
Anggota
Syamsuddin.S.H.M.H
Andi Rezal Juhari
Nur Hikmah Amir
Koordinator Bidang Advokat dan Parelagal
Ketua
Andrian Jaya Wijaya Rusli.S.H
Anggota
Ridwan.S.H
Muhammad Taj Faiz Hibatullah.C.PSP
Baharuddin
Koordinator Bidang Pendidikan Dan Diklat
Ketua
Andi Muhammad Alqadri Syarif,S.H.M.H
Anggota
Abd Azis.S.Sos
Zulayka Muchtar.S.H
Muhammad Ardyanzah
Koordinator Bidang IT dan technologi
Ketua
Triono.S.T
Anggota
Sabaruddin
Syulkifli Mochtar
Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi
Ketua
Abdul Razak.C.PSP
Anggota
Muhammad Salim.S.Pdi
Nurmalasari
Andi Aisyah Awwaliah
Koordinator Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Ketua
Resky Wahyuni A.MB.Ing.S.H
Anggota
Muh. Agus Mallarangang, S.H
Purgiyatri Millenia Lida
Ramdhaniah Nasir
Koordinator Bidang Hak Sipil dan Politik
Ketua
Muhmmad Nur Syahbani ,S.H.C.PSP
Anggota
Anggi Sani Alfrionita
Muh Fadhil
Dedy Riansyah
Koordinator Bidang Perempuan, Anak dan Disabilitas
Ketua
Nurhasni.S.H
Anggota
Muh. Fitrah Ramadan
Zulfikar
Dian Rosadi
Anggi Angraeni
SIARAN PERS
Komunitas masyarakat dinilai dapat memainkan peranan untuk mendampingi dan membantu “Orang dengan HIV” (ODHIV) dalam mengakses pengobatan dan layanan pemeriksaan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyatakan baru 40 persen ODHIV di Indonesia yang mendapatkan pengobatan antiretroviral (ARV).
Israel dan Hamas diperkirakan melakukan pertukaran tahanan dan sandera lebih banyak lagi sementara gencatan senjata memasuki hari kelima, Selasa (28/11). Israel telah berjanji akan melanjutkan jeda serangannya yang menarget Hamas di Jalur Gaza di luar kesepakatan awal empat hari. Perpanjangan berlangsung satu hari untuk setiap 10 tambahan sandera yang dibebaskan Hamas dan Israel membebaskan 30…
Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) pada Jumat (24/11) menyuarakan keprihatinan atas nasib Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Kota Gaza, Mohammad Abu Salmiya. Ia ditahan pasukan Israel atas dugaan penggunaan fasilitas tersebut oleh Hamas. Dalam sebuah pernyataan, WHO mengatakan bahwa kepala rumah sakit terbesar di wilayah Palestina yang terkepung itu ditangkap pada Rabu bersama lima…
Penyelenggara konser Coldplay pada Rabu (22/11) di Malaysia dapat menghentikan pertunjukan tersebut jika band rock Inggris tersebut berperilaku buruk, kata seorang menteri setelah pemerintah menolak seruan kelompok-kelompok konservatif Muslim untuk membatalkan pertunjukan tersebut. Dipimpin oleh blok oposisi di negara tersebut, kelompok-kelompok Muslim konservatif memprotes konser tersebut terkait dukungan Coldplay terhadap komunitas LGBTQ+. Baru-baru ini, mereka…
Setelah kalah dari Maroko 1-3, harapan Indonesia untuk melaju di babak 16 besar Piala Dunia U17 akhirnya kandas. Di sisi lain, pengalaman sebagai tuan rumah menjadi nilai tersendiri, terutama untuk memperbaiki kompetisi di dalam negeri.
Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tertib, dan tentram. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, dan Polisi. Keempat pilar ini sama pentingnya, mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Catur Wangsa.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 :
Di berbagai Negara di dunia, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berprofesi sebagai penyedia jasa hukum, antara lain yaitu Advokat / Advocaat / Advocate, Pengacara, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum / Legal Consultant / Counselor at Law, Pembela, Lawyer, Bar, Attorney, Solicitor, Barrister Ajuster, dan lain-lain. Namun berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 istilah tersebut menjadi baku dengan sebutan “Advokat”. Tetapi dalam Company Profile ini, memudahkan dalam menyatukan pemahaman kita, kami akan lebih banyak menggunakan istilah yang paling popular yaitu “Lawyer”
Bahwa seiring berkembangnya zaman serta kemajuan teknologi dan informasi maka iklim dunia usaha, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya tidak terlepas dari masalah hukum yang kompleks. Dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan kehadiran lawyer yang akan memberikan pelayanan jasa hukum professional, berguna untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi masalah hukum dan apabila telah terjadi maka berguna untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan cara yang cepat, tepat, dan biaya ringan.
Firma Hukum “POSBAKUM PRANAJA”, berdiri dengan maksud untuk memberikan pendampingan hukum, advokasi, dan bantuan jasa dibidang hukum baik di bidang litigasi maupun non litigasi kepada masyarakat yang bermasalah hukum.
Firma Hukum “POSBAKUM PRANAJA”, adalah Kantor Hukum yang memberikan pelayanan jasa hukum bagi perorangan (person) maupun perusahaan-perusahaan local (Domestic Corporates), dan juga pemerintahan dengan cara litigasi maupun non litigasi, seperti kasus pidana: Korupsi, penyalahgunaan Narkoba, sengketa rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan tindak pidana lainnya yang diatur oleh KUHP, kasus perdata: perbankan, sengketa perusahaan, sengketa Pilkada, Perselisihan Hubungan Industrial / ketenagakerjaan, penanganan kredit macet, eksekusi hak tanggungan dan fiducia, merger, akuisi & konsolidasi perusahaan, klaim asuransi, HAKI, perceraian, dan adopsi anak, serta pemberian legal audit, legal opinion, legal drafting, nasehat hukum, konsultasi hukum, pemilu, pembuatan perjanjian kontrak, dan lain-lain.
Para Advokat dan Pengacara yang tergabung telah berpengalaman dalam menguasai kasus-kasus pada setiap lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial serta Lembaga Arbitrase (BANI).
Firma Hukum “POSBAKUM PRANAJA”, Advokat dan Konsultan Hukum mempunyai wilayah kerja seluruh Indonesia. Sudah banyak perkara yang ditangani baik non litigasi maupun litigasi di Kantor kami. Perkembangan yang begitu cepat ini tak lain berkat promosi dari klien-klien kami yang selalu kami dampingi secara proporsional, sehingga mereka tak segan-segan mempromosikan kantor kami kepada kerabat dan rekan-rekan bisnisnya memakai jasa kantor kami.
Perkembangan masyarakat semakin hari semakin maju di dalam kehidupannya dan adanya saling ketergantungan dan mempengaruhi baik secara ekonomi, social, politik, budaya serta teknologi dan lain – lain, maka gesekan-gesekan yang timbul dari interaksi masyarakat dapat menimbulkan masalah hukum sehingga saat ini jasa hukum melalui advokat menjadi sangat diperlukan dengan memperhatikan hal tersebutlah maka firma hukum ini secara professional memberikan jasa-jasa bantuan hukum baik berupa konsultasi hukum, konsultan tetap, melakukan pendampingan hukum atau dengan kata lain firma hukum ini secara professional memberikan semua jasa bantuan hukum di semua bidang baik litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (Di luar Pengadilan).
Firma Hukum “POSBAKUM PRANAJA”, Advokat dan Konsultan Hukum di dalam memberikan yang terbaik dan selalu membuka komunikasi dua arah dengan pihak klien, dan karenanya kami sangat menyadari kebutuhan klien dimasa sekarang dan masa yang akan datang, dan belajar dari perkembangan masalah-masalah hukum itu sendiri, sehingga dari pengalaman yang diperoleh selama ini kami menyadari bahwasanya kebutuhan dimasa mendatang dari klien adalah penanganan yang professional.
TUJUAN
Tujuan kami adalah melalui Firma Hukum “POSBAKUM PRANAJA”, Advokat dan Konsultan Hukum ini adalah memberikan bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang litigasi (Pengadilan) maupun non litigasi (Di luar Pengadilan) yang terbaik bagi klien khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan kode etik profesi advokat.
